Lombok Tengah, BarbaretoNews – Alih fungsi gedung Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) PND yang berlokasi di Desa Darek, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah, menjadi dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) menuai sorotan.
Lembaga Investigasi Tindak Pidana Korupsi (Li Tipikor) NTB menduga perubahan fungsi gedung sekolah tersebut tidak sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP). Bahkan, pengelola diduga belum mengantongi Sertifikat Laik Fungsi (SLF) atas perubahan pemanfaatan bangunan tersebut.
Ketua Li Tipikor NTB, Sapari, mengungkapkan bahwa alih fungsi gedung sekolah menjadi dapur MBG itu diduga telah berlangsung sejak sekitar satu tahun lalu. Namun, menurutnya, belum terlihat adanya kejelasan terkait perizinan maupun pengawasan dari instansi teknis.
“Kami menduga pihak dinas terkait tidak mengetahui adanya alih fungsi gedung sekolah ini. Pengelola juga kami duga sengaja melakukan perubahan fungsi bangunan tanpa keterbukaan,” ungkap Sapari, Selasa (17/11) di Praya.
Persoalan ini, kata Sapari, semakin menjadi perhatian lantaran aktivitas belajar mengajar di SMK tersebut disebut masih tetap berlangsung, meskipun sebagian gedungnya telah dialihfungsikan menjadi dapur MBG.
Kondisi itu memunculkan pertanyaan mengenai kelayakan sarana dan prasarana pendidikan, termasuk kesesuaian pemanfaatan bangunan dengan peruntukan awalnya sebagai fasilitas sekolah.
“Apalagi SMK ini sampai sekarang masih menerima dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Ini yang harus diperjelas. Dalam penyelenggaraan pendidikan tentu harus ada fasilitas gedung sekolah. Kalau gedungnya sudah berubah menjadi dapur MBG, bagaimana dengan status dan kelayakan sekolahnya?” tegas aktivis yang akrab disapa Pahri Gondrong tersebut.
Menurutnya, persoalan tersebut tidak boleh dianggap sepele. Sebab, penggunaan fasilitas pendidikan untuk kepentingan lain harus memiliki dasar administrasi, perizinan, serta memenuhi ketentuan keselamatan dan kelayakan bangunan.
Terlebih, SMK PND disebut merupakan sekolah kejuruan dengan bidang pendidikan khusus yang berkaitan dengan dunia penerbangan. Karena itu, keberadaan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai dinilai menjadi hal penting untuk menjamin keberlangsungan proses belajar mengajar.
Atas persoalan tersebut, Li Tipikor NTB meminta dinas terkait, khususnya instansi yang membidangi pendidikan dan perizinan bangunan, segera turun melakukan pemeriksaan menyeluruh.
Sapari juga meminta agar status perizinan bangunan, penggunaan fasilitas sekolah, hingga kelayakan penyelenggaraan pendidikan di SMK PND diperiksa secara transparan.
“Jangan sampai ada pembiaran. Pemerintah harus turun mengecek langsung. Kalau memang ditemukan pelanggaran, harus ada tindakan tegas sesuai aturan yang berlaku,” pungkasnya.
Hingga berita ini ditulis, belum terdapat keterangan atau klarifikasi dari pihak pengelola SMK PND maupun instansi terkait mengenai dugaan alih fungsi gedung sekolah tersebut.
Sementara itu, Kepala Sekolah SMK PND saat coba dikonfirmasi enggan menjawab pertanyaan media ini hingga berita ini dimuat.


