Lombok Tengah, BarbaretoNews – Hearing publik yang digelar puluhan warga Dusun Ngabok, Desa Pelambik, Kecamatan Praya Barat Daya, Lombok Tengah, Kamis (19/11), berlangsung panas.
Belum sempat menuntaskan orasi, massa aksi justru terlibat adu mulut dengan kelompok tandingan yang merupakan pendukung Kepala Desa Pelambik.
Ketegangan pecah di halaman Kantor Desa Pelambik setelah kedua kelompok saling berhadapan dan terlibat cekcok setelah massa yang datang untuk menyampaikan sejumlah tuntutan mendapat perlawanan dari pendukung kepala desa yang lebih dahulu berada di lokasi.
Situasi sempat memanas dan mengancam jalannya hearing publik. Beruntung, personel Polsek Praya Barat Daya yang berada di lokasi bergerak cepat melerai kedua belah pihak sehingga bentrokan fisik berhasil dihindari.
Kericuhan tersebut mewarnai aksi warga yang sejatinya membawa sejumlah tuntutan serius terkait dugaan penyimpangan di lingkungan Pemerintah Desa Pelambik.
Sedikitnya ada tiga persoalan yang menjadi sorotan massa, yakni dugaan pungutan liar (pungli) santunan kematian dan BPJS Ketenagakerjaan, dugaan penggelapan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), serta dugaan pungutan terhadap masyarakat dalam penyaluran bantuan beras Raskin tahun 2023.
Koordinator Lapangan (Korlap) aksi, Sugianto, dalam orasinya menegaskan bahwa salah satu tuntutan utama masyarakat adalah meminta Kepala Desa Pelambik mencopot Kepala Dusun Ngabok yang diduga terlibat dalam sejumlah persoalan tersebut.
Menurut Sugianto, dugaan pungutan pada santunan kematian dan BPJS Ketenagakerjaan menjadi salah satu persoalan yang disorot warga. Dalam tuntutan tertulis, nominal yang dipersoalkan mencapai Rp5 juta. Uang tersebut diduga diberikan kepada Kepala Dusun Ngabok dengan mengatasnamakan Kepala Desa Pelambik.
Tak berhenti di situ, massa juga mempersoalkan dugaan penggelapan bantuan PKH senilai Rp600 ribu. Dalam dokumen tuntutan disebutkan, uang bantuan tersebut diduga ditarik tanpa sepengetahuan pemilik rekening.
Persoalan lain yang turut diangkat adalah dugaan pungutan dalam penyaluran bantuan beras Raskin tahun 2023. Seorang warga bernama Resun disebut diduga dimintai uang sebesar Rp50 ribu dengan iming-iming akan mendapatkan bantuan beras Raskin.
Atas rentetan dugaan tersebut, warga mendesak agar Kepala Dusun Ngabok dicopot apabila terbukti melakukan pelanggaran. Mereka juga meminta pemerintah desa tidak mengabaikan persoalan yang telah disampaikan dan memberikan penjelasan secara terbuka.
Sementara itu, Kepala Desa Pelambik, Juma’san saat di konfirmasi memberikan penjelasan berbeda terkait persoalan uang Rp5 juta yang dipersoalkan massa.
Ia menjelaskan, persoalan tersebut bermula sekitar dua hingga tiga tahun lalu ketika almarhumah ibu dari seorang warga bernama Batah, asal Dusun Ngabok, didaftarkan sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan oleh kepala dusun setempat.
Menurut Juma’san, selama kepesertaan berlangsung, iuran bulanan BPJS Ketenagakerjaan tersebut dibayarkan langsung oleh kepala dusun.
Setelah berjalan sekitar dua tahun, kepala dusun disebut sempat memanggil Batah dan menyampaikan bahwa kepesertaan ibunya telah berjalan serta meminta agar dilanjutkan.
Namun, setelah ibu Batah meninggal dunia, klaim BPJS Ketenagakerjaan disebut cair sebesar Rp42 juta melalui rekening anaknya.
Terkait aliran dana tersebut, Juma’san mengungkapkan bahwa Batah kemudian memberikan uang kepada kepala dusun secara bertahap sebagai pengganti iuran yang dikeluarkan oleh kadus tersebut.
“Awalnya diberikan Rp2 juta, kemudian ditambah Rp3 juta, sehingga totalnya Rp5 juta,” demikian penjelasan Juma’san saat diwawancarai.
Dengan demikian, terdapat perbedaan penjelasan antara tuntutan warga dan keterangan kepala desa mengenai pemberian uang Rp5 juta tersebut. Massa mempersoalkannya sebagai dugaan pungutan liar, sementara Juma’san menyebut uang itu diberikan Batah secara bertahap setelah klaim BPJS Ketenagakerjaan cair.
Lebih jauh, Juma’san mengaitkan munculnya desakan pencopotan kepala dusun dengan dinamika politik pasca-pemilihan kepala desa.
Ia menyebut dirinya baru sekitar satu bulan menyelesaikan proses pemilihan untuk periode kedua. Menurutnya, ada pihak yang diduga mencari-cari kesalahan kepala dusun akibat perbedaan arah dukungan dalam Pilkades.
Juma’san juga menceritakan bahwa sebelumnya seorang pria yang disebut hendak melakukan aksi sempat mendatangi rumahnya pada malam hari untuk mengadukan persoalan uang tersebut sekaligus meminta agar kepala dusun diberhentikan.
Saat itu, Juma’san mengaku mengarahkan agar persoalan disampaikan secara resmi ke kantor desa pada hari Senin.
Namun, menurut keterangannya, hingga Selasa tidak ada pihak yang datang ke kantor desa. Kelompok tersebut justru datang pada Kamis dengan membawa massa dan pengeras suara.
Ia menyayangkan cara penyampaian aspirasi tersebut. Pasalnya, menurut Juma’san, surat pemberitahuan kedatangan ke kantor desa hanya mencantumkan sekitar tiga orang tanpa menyebutkan rencana pengerahan massa maupun penggunaan pengeras suara.
Juma’san juga menyebut kelompok tersebut akhirnya diminta meninggalkan lokasi karena terdapat pendukungnya di kantor desa dan ia menilai kedatangan massa tidak dilakukan dengan baik-baik.
Meski demikian, polemik tersebut kini menyisakan sejumlah pertanyaan yang membutuhkan penjelasan lebih jauh, terutama terkait dugaan pungutan BPJS Ketenagakerjaan, aliran bantuan PKH sebesar Rp600 ribu, serta pungutan Raskin Rp50 ribu yang tercantum dalam tuntutan warga.


