Lombok Tengah, Barbaretonews – Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Satria NTB menyoroti sejumlah pekerjaan yang disebut berkaitan dengan program Pokok Pikiran (Pokir) atau aspirasi anggota DPR RI, Ir. Hj. Sari Yuliati, M.T., di Kabupaten Lombok Tengah.
Melalui pernyataan yang disampaikan Ketua Umum LSM Satria NTB, Lalu Azir, pihaknya menduga sejumlah program tersebut tidak tepat sasaran dan pengerjaannya belum maksimal.
LSM Satria NTB, beberapa pekerjaan yang menjadi sorotan di antaranya program irigasi tersier, Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), serta Program Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW).
LSM Satria NTB menyebut pekerjaan tersebut berada di sejumlah desa di wilayah Kecamatan Janapria dan Praya Barat, Lombok Tengah.
Untuk program irigasi tersier, LSM Satria menilai terdapat pekerjaan yang diduga dikerjakan dengan kualitas rendah, tidak sesuai spesifikasi, serta dinilai belum memberikan manfaat maksimal bagi petani.
“Selain itu GP3A yang dapat itu-itu saja, informasi yang kamis peroleh pekerjaan tambal sulam, dan tidak merata,” ujarnya (29/08).
Selain itu, program RTLH juga menjadi perhatian. LSM Satria menduga masih terdapat masyarakat yang memiliki rumah tidak layak huni namun belum tersentuh program tersebut. Kondisi itu dinilai perlu menjadi bahan evaluasi, terutama terkait pendataan dan penentuan penerima manfaat.
Parahnya, pekerjaan yang semestinya dikerjakan swakelola ternyata ada suplayer yang tentunya melanggar uaturan.
“Kami juga mendapat laporan adanya dugaan setoran sebesar dua juta per RTLH, di kecamatan janapria,” terangnya.
Sementara pada program PISEW, LSM Satria menyoroti kualitas sejumlah pekerjaan infrastruktur desa yang dinilai belum maksimal dan diduga tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB).
Atas sejumlah temuan dan dugaan tersebut, Lalu Azir mendesak aparat penegak hukum (APH) turun langsung melakukan pemeriksaan terhadap pekerjaan yang dipersoalkan.
“Kami mendesak APH untuk turun memeriksa pekerjaan tersebut. Jika terbukti ada penyimpangan, kami mendesak agar ditindak tegas sesuai hukum yang berlaku,” demikian sikap LSM Satria NTB dalam materi yang disampaikan.
LSM Satria NTB menegaskan, pengawasan terhadap program pemerintah maupun program aspirasi anggota legislatif penting dilakukan untuk memastikan anggaran negara benar-benar memberikan manfaat kepada masyarakat.
Pihaknya juga mengajak masyarakat ikut melakukan pengawasan terhadap pembangunan yang bersumber dari anggaran negara, terutama pekerjaan yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat desa.
Saat mencoba menghubungi Anggota DPR RI, Sari Yuliati melalui ajudannya, Deo, Ia meminta melakukan konfirmasi ke Wakil Bupati Loteng, HM Nursiah.
Sementara saat dihubungi, HM Nursiah yang juga merupakan Ketua DPD Golkar Loteng tidak memberikan respon. Demikian pula Wakil Ketua DPRD Loteng, HL Ahyar yang disebut mempunyai kewenangan dalam program tersebut tidak menjawab pertanyaan wartawan melalui pesan whatsapp.
