Lombok Tengah, BarbaretoNews – Capaian aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kabupaten Lombok Tengah hingga pekan keempat Oktober 2026 masih berada di kisaran 4 persen. Angka tersebut masih jauh dari target 7 persen yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM).
Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Lombok Tengah pun terus berupaya menggenjot capaian tersebut melalui berbagai strategi, termasuk memperluas penggunaan IKD di lembaga pelayanan publik dan melakukan pendekatan langsung kepada masyarakat.
Sekreraris Disdukcapil, Alpian Muntaha mengakui bahwa rendahnya capaian IKD tidak semata-mata disebabkan kurangnya sosialisasi. Namun, masih terbatasnya lembaga pengguna yang menerima IKD sebagai persyaratan pelayanan menjadi salah satu kendala utama.
“Penggunaannya masih di lembaga pengguna yang belum terlalu banyak seperti perbankan masih belum mau menerima IKD sebagai syarat. Kalau misalnya bank sudah menggunakan IKD dan tidak membutuhkan dokumen fisik, tentu akan cepat kita kejar,” ungkapnya.
Menurutnya, kondisi tersebut membuat masyarakat belum memiliki dorongan kuat untuk mengaktifkan IKD. Karena itu, pihaknya berharap program perlindungan sosial (Perlinsos) ke depan dapat menjadi salah satu pemicu meningkatnya penggunaan identitas digital.
Meski demikian, sejumlah lembaga dan instansi pemerintahan mulai menerapkan penggunaan IKD dalam pelayanan. Bahkan, di beberapa daerah di Pulau Jawa, sejumlah perbankan sudah menerima IKD sebagai dokumen identitas digital.
Di lingkungan pemerintahan Lombok Tengah sendiri, penerapan IKD mulai didorong dari aparatur sipil negara (ASN). Selain itu, masyarakat yang baru memasuki usia wajib memiliki KTP juga diarahkan untuk langsung mengaktifkan IKD setelah melakukan perekaman.
“Pegawai negeri sendiri sudah IKD semua. Kemudian sekarang yang wajib KTP awal, kita wajibkan begitu perekaman langsung IKD,” jelasnya.
Ia menegaskan, IKD memiliki manfaat penting karena menjadi arsip digital dokumen kependudukan masyarakat. Melalui aplikasi tersebut, masyarakat dapat menyimpan dokumen seperti Kartu Keluarga (KK), KTP elektronik, hingga akta pencatatan sipil dalam bentuk digital.
Pentingnya dokumen digital tersebut, lanjutnya, dapat dilihat dari pengalaman ketika terjadi musibah kebakaran di wilayah Rambitan. Saat itu, terdapat sekitar 176 penduduk yang harus mendapatkan pelayanan, sementara dokumen kependudukan fisik milik warga turut terdampak.
“Seandainya mereka sudah menggunakan IKD, tidak menjadi persoalan. Dokumennya tinggal dibuka melalui handphone, yang penting handphone-nya selamat,” katanya.
Terkait penggunaan IKD dalam pelayanan jaminan sosial dan kesehatan, ia menyebutkan bahwa BPJS sudah mulai menerapkan identitas digital tersebut.
Ke depan, integrasi penggunaan IKD di berbagai lembaga pelayanan diharapkan semakin luas sehingga masyarakat semakin terbiasa memanfaatkan dokumen kependudukan digital.
Namun, upaya mengejar target 7 persen juga menghadapi persoalan perubahan jumlah penduduk wajib KTP. Pasalnya, data agregat kependudukan diterbitkan dua kali dalam setahun dan menjadi salah satu dasar penghitungan capaian IKD.
Ia menjelaskan, pada data agregat kedua tahun 2025, capaian IKD Lombok Tengah sempat menyentuh angka 5 persen. Akan tetapi, setelah menggunakan data agregat pertama tahun 2026, jumlah penduduk wajib KTP mengalami peningkatan sehingga persentase capaian kembali menurun.
“Begitu muncul data agregat pertama tahun 2026, jumlah wajib KTP naik. Akhirnya prestasi kita turun lagi. Penambahan wajib KTP itu sekitar 11 ribu orang,” terangnya.
Kondisi tersebut membuat Disdukcapil harus kembali mengejar aktivasi IKD bagi penduduk yang baru masuk kategori wajib KTP.
Untuk mempercepat pencapaian target, pihaknya mengaku terus mengoptimalkan pelayanan setiap hari. Masyarakat yang datang mengurus dokumen kependudukan juga didorong untuk terlebih dahulu mengaktifkan IKD.
Meski begitu, keterbatasan literasi digital dan kepemilikan perangkat menjadi tantangan tersendiri. Tidak semua masyarakat terbiasa menggunakan teknologi digital, sementara aktivasi IKD membutuhkan telepon pintar atau smartphone.
“Persoalannya, masyarakat kita tidak semuanya memiliki literasi digital yang bagus. Kemudian perangkatnya juga harus smartphone. Kalau hanya menggunakan HP biasa, tentu tidak bisa mengakses IKD,” ungkapnya.
Kendati demikian, Disdukcapil tetap optimistis target tersebut dapat dikejar, terutama dengan semakin banyaknya generasi muda yang sudah terbiasa menggunakan teknologi digital.
