Lombok Tengah, BarbareroNews — Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah menggencarkan langkah strategis untuk menekan angka perkawinan yang belum tercatat secara resmi negara.
Langkah ini tidak hanya untuk merespons arahan pemerintah pusat, tetapi juga demi menyelamatkan masa depan dan hak-hak administratif kependudukan anak-anak yang lahir dari perkawinan dini atau nikah siri.
Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Lombok Tengah, Alpian Muntaha mengungkapkan bahwa pihaknya kerap dihadapkan pada dilema di lapangan terkait permohonan pencatatan pernikahan pasangan yang usianya masih di bawah batas minimal ketentuan undang-undang.
“Kami akan memproses kalau di atas 19 tahun, karena kalau di bawah 19 tahun itu menyalahi Undang-Undang Perkawinan,” ujar Alpian saat ditemui di ruangannya (9/11).
Ia mencontohkan, seringkali ditemukan kasus di mana pihak suami sudah memenuhi usia matang, namun usia sang istri masih di bawah 19 tahun. Dalam kondisi demikian, Dukcapil tegas menolak untuk langsung menerbitkan buku nikah atau mencatatnya secara administratif sebelum usia yang bersangkutan genap 19 tahun.
Persoalan menjadi kompleks ketika perkawinan dini tersebut telanjur dilangsungkan secara sah menurut agama (nikah siri) hingga dikaruniai anak. Alpian menjelaskan, ketika pasangan baru mengurus administrasi kependudukan setelah usia mereka melewati 19 tahun sementara pernikahan awalnya belum tercatat resmi, dokumen kependudukan anak yang dilahirkan akan terdampak serius.
“Kalau langsung dicatat sekarang, anak ini statusnya dalam administrasi kependudukan akan menjadi ‘anak ibu’, artinya secara hukum kependudukan nama ayah tidak tercantum,” kata Alpian.
Kondisi tersebut, lanjut Alpian, berisiko merugikan masa depan sang anak. Ia mencontohkan kasus nyata yang ditemuinya saat berkoordinasi dengan Komandan Kodim (Kasdim) setempat terkait pendaftaran calon prajurit TNI. Banyak pemuda yang gagal melengkapi syarat administrasi pendaftaran karena orang tua mereka tidak memiliki buku nikah resmi.
“Kasihan anak ini nanti. Karena orang tuanya tidak bisa menunjukkan buku nikah atau perkawinan itu terjadi sebelum anak berusia 19 tahun, di Kartu Keluarga (KK) pun nama ayahnya tidak bisa dicantumkan,” ungkapnya.
Sebagai jalan keluar, Dukcapil Lombok Tengah aktif mendorong masyarakat yang terjerat persoalan serupa untuk menempuh jalur isbat nikah melalui pengadilan agama.
Menurut Alpian, putusan pengadilan dari proses isbat nantinya akan memberikan kepastian hukum dan klausul yang mengakomodir legalitas perkawinan mereka demi melindungi hak-hak sang anak.
Langkah ini juga sejalan dengan arah kebijakan strategis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam menekan jumlah perkawinan yang belum tercatat negara.
Untuk meringankan beban warga, Alpian menyebutkan bahwa masyarakat dapat memanfaatkan program prodeo (layanan hukum cuma-cuma) di Pengadilan Agama bagi perkawinan pertama yang dilangsungkan pada tahun 2018 ke bawah.
Ke depan, Dukcapil Lombok Tengah tengah berkoordinasi intensif dengan Pengadilan Agama dan Kantor Kementerian Agama (Kemenag) untuk merancang program isbat nikah terpadu.
“Kami sedang memikirkan bagaimana caranya agar bisa melakukan nikah massal dan isbat nikah ini. Kemarin dari hasil konsul, kami berupaya mengintervensi agar biayanya bisa dijangkau atau dibantu, sehingga masyarakat terbantu dan anak-anak kita bisa dirangkul hak-hak sipilnya,” pungkas Alpian.
