Lombok Tengah, BarbaretoNews – Bupati Lombok Tengah, H. Lalu Pathul Bahri, menyampaikan penjelasan nota keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD Tahun Anggaran 2027 dalam rapat paripurna DPRD Lombok Tengah, bertepatan dengan peringatan Hari Jadi ke-81 Kabupaten Lombok Tengah.
Dalam pemaparannya, Pathul menegaskan bahwa pembangunan daerah tidak boleh hanya berorientasi pada pembangunan fisik, seperti jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit, dan gedung pelayanan publik. Lebih dari itu, pembangunan harus mampu meningkatkan kualitas hidup serta memperluas kesejahteraan masyarakat.
“APBD tidak boleh hanya dipandang sebagai dokumen keuangan tahunan. APBD harus menjadi motor penggerak perubahan dan pilar utama pembangunan daerah,” tegasnya dalam pidato tersebut.
Pathul menjelaskan, RAPBD Lombok Tengah 2027 disusun melalui proses perencanaan yang mengacu pada dokumen pembangunan daerah serta kesepakatan bersama pemerintah daerah dan DPRD. Penyusunan anggaran juga menyesuaikan alokasi transfer ke daerah dari pemerintah pusat.
Adapun tema pembangunan Lombok Tengah pada 2027 adalah “Penguatan Transformasi Masmirah”, yang diarahkan untuk mendorong daerah semakin maju, berdaya saing, mandiri, sejahtera, dan harmonis.
Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah menetapkan lima prioritas pembangunan pada 2027. Kelima prioritas itu meliputi peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia, reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan, penguatan ekonomi inklusif dan berkelanjutan, pemerataan infrastruktur, serta penguatan modal sosial, budaya, dan harmoni masyarakat.
Dalam nota keuangan yang disampaikan, pendapatan daerah pada RAPBD 2027 direncanakan sebesar Rp2,531 triliun. Sementara belanja daerah direncanakan mencapai Rp2,530 triliun.
Pendapatan daerah tersebut bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD), pendapatan transfer, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah.
Ia menerangkan, untuk meningkatkan kapasitas fiskal, pemerintah daerah akan mengoptimalkan penerimaan PAD melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak serta retribusi daerah. Upaya tersebut juga mencakup pemanfaatan teknologi informasi, penguatan tata kelola badan layanan umum daerah (BLUD), dan optimalisasi aset daerah.
Sementara itu, belanja daerah akan diarahkan pada program yang dinilai memberikan manfaat besar bagi masyarakat, dengan mengedepankan prinsip money follow program atau pengalokasian anggaran berdasarkan prioritas program.
Pemerintah daerah juga mengalokasikan anggaran untuk memenuhi belanja wajib, termasuk pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari total belanja daerah, layanan kesehatan, infrastruktur, belanja pegawai, serta kewajiban transfer ke desa sesuai ketentuan.
Selain itu, RAPBD 2027 turut diarahkan untuk mendukung program prioritas nasional, di antaranya pengentasan kemiskinan ekstrem, percepatan penurunan stunting, pengendalian inflasi, Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, Koperasi Merah Putih, program tiga juta rumah, dan ketahanan pangan.
Di balik berbagai indikator pembangunan yang menunjukkan perkembangan positif, Pathul mengakui Lombok Tengah masih menghadapi sejumlah tantangan yang perlu diselesaikan.
Beberapa di antaranya adalah penurunan tingkat pengangguran terbuka, pengurangan ketimpangan pembangunan, peningkatan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan, serta penguatan produktivitas sektor pertanian, perikanan, UMKM, dan ekonomi kreatif.
Karena itu, belanja daerah 2027 akan difokuskan pada sektor-sektor yang memiliki daya ungkit terhadap pertumbuhan ekonomi, termasuk pertanian, industri pengolahan, perdagangan, dan pariwisata.
Pada sektor pendidikan, Pathul menjelaskan akan memprioritaskan pemenuhan layanan dasar serta peningkatan kualitas sarana dan prasarana. Sementara pada sektor kesehatan, fokus diarahkan pada peningkatan akses layanan kesehatan dasar dan percepatan penurunan stunting.
Adapun di sektor pertanian dan perikanan, kebijakan anggaran ditujukan untuk meningkatkan produktivitas serta mendorong hilirisasi hasil produksi agar memberikan nilai tambah bagi perekonomian masyarakat.
Pathul juga menekankan pentingnya memastikan pertumbuhan ekonomi di kawasan pariwisata memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat Lombok Tengah.
Menurutnya, peningkatan investasi harus mampu membuka lapangan kerja baru bagi putra-putri daerah. Begitu pula pembangunan infrastruktur, yang diharapkan tidak sekadar menjadi proyek fisik, tetapi benar-benar menjadi penghubung kesejahteraan masyarakat.
Ia menegaskan, pembangunan melalui RAPBD 2027 harus menjangkau seluruh lapisan masyarakat, mulai dari desa-desa, petani, nelayan, pelaku UMKM, generasi muda, perempuan, hingga kelompok rentan.
“Kami ingin memastikan bahwa pertumbuhan investasi mampu menciptakan lapangan kerja baru bagi putra-putri daerah. Kami ingin memastikan bahwa pembangunan infrastruktur benar-benar menjadi penghubung kesejahteraan, bukan sekadar proyek pembangunan fisik,” demikian penegasan Pathul dalam pidatonya.
Pada sisi pembiayaan, penerimaan pembiayaan daerah direncanakan sebesar Rp30,885 miliar, yang bersumber dari asumsi sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya. Sementara pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp31,180 miliar untuk pembayaran cicilan pokok pinjaman daerah kepada PT Sarana Multi Infrastruktur.
Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah berharap RAPBD 2027 dapat menjaga kesinambungan pembangunan sekaligus memperkuat pelayanan publik, menekan kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Meski demikian, seluruh rencana tersebut masih harus melalui pembahasan bersama DPRD sebelum ditetapkan menjadi APBD Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2027.
