Lombok Tengah, BarbaretoNews – Penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Lombok Tengah dinilai belum cukup menjadi indikator keberhasilan pembangunan jika tidak dibarengi dengan penurunan angka pengangguran dan perluasan lapangan kerja. Bahkan didapati data yang menyebut sekitar 10.000 warga Lombok Tengah mendaftar menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI) setiap tahun menjadi peringatan serius bagi pemerintah daerah.
Ketua Fraksi NasDem DPRD Lombok Tengah, Ahmad Syamsul Hadi, meminta pemerintah daerah melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) melakukan pendataan pengangguran secara lebih maksimal. Menurutnya, data yang akurat diperlukan untuk memastikan persoalan ketenagakerjaan di daerah tersebut dapat ditangani secara tepat.
“Kalau angka kemiskinan kita turun, tetapi pengangguran naik, itu harus ada kerja ekstra. Ini catatan besar yang harus segera mendapatkan atensi dan perhatian kita bersama,” tegas Ahmad.
Ia menilai persoalan pengangguran tidak bisa dipandang sebelah mata, terlebih ketika investasi terus didorong, terutama di sektor pariwisata. Besarnya investasi yang masuk ke Lombok Tengah seharusnya berbanding lurus dengan terbukanya lapangan kerja dan meningkatnya penyerapan tenaga kerja lokal.
Namun, menurut Ahmad, hingga kini pihak legislatif belum memperoleh data yang memadai mengenai seberapa besar tenaga kerja lokal terserap dari berbagai investasi yang berjalan di Lombok Tengah.
“Kalau investasi yang masuk begitu masif, terutama di sektor pariwisata, serapannya berapa? Kita tidak pernah mendapatkan data yang jelas soal itu,” ujarnya.
Karena itu, Ahmad meminta pemerintah daerah, khususnya Disnakertrans, memastikan kembali data tersebut melalui koordinasi dengan instansi statistik.
Ia juga menyoroti keberadaan pengangguran setengah terbuka yang dinilai perlu mendapatkan perhatian dalam pendataan ketenagakerjaan.
Menurutnya, data jumlah penduduk usia produktif, lulusan setiap tahun, serta jumlah tenaga kerja yang berhasil terserap di dunia kerja harus disandingkan agar pemerintah memiliki gambaran yang jelas mengenai kondisi ketenagakerjaan daerah.
“Pendataan ini harus dipastikan lagi. Berapa jumlah tenaga produktif kita, berapa lulusan setiap tahun, dan berapa yang terserap oleh lapangan kerja? Semua harus jelas,” katanya.
Ahmad menegaskan, masuknya investasi ke Lombok Tengah semestinya diikuti kebijakan yang mampu memastikan masyarakat lokal mendapatkan manfaat nyata.
Selain itu, program job fair dinilai positif, tetapi perlu dikembangkan dalam skala yang lebih besar agar mampu menjangkau lebih banyak pencari kerja.
Menurutnya, pemerintah daerah harus memiliki data terukur mengenai kebutuhan tenaga kerja industri, jumlah lulusan setiap tahun, serta kesesuaian keterampilan pencari kerja dengan kebutuhan pasar.
Ia tidak menampik kemungkinan masih adanya persoalan keterampilan, baik soft skill maupun hard skill, di kalangan tenaga kerja lokal. Namun, persoalan tersebut harus ditelusuri bersama dengan kebutuhan riil dunia usaha agar peningkatan kompetensi tidak berjalan tanpa arah.
“Job fair saya kira bagus, tetapi harus dikembangkan lebih masif. Kita juga harus tahu kebutuhan industri, berapa tenaga kerja yang diserap, dan apakah keterampilan tenaga kerja kita sesuai dengan kebutuhan pasar,” ujarnya.
Sorotan lain yang disampaikan Ahmad adalah informasi yang menyebut sekitar 10.000 warga Lombok Tengah mendaftar menjadi PMI setiap tahun, dengan Malaysia sebagai salah satu negara tujuan utama.
Ia menilai informasi tersebut harus diverifikasi sekaligus dijadikan bahan evaluasi serius bagi pemerintah daerah, terutama terkait kemampuan menyediakan pekerjaan yang layak bagi masyarakat di daerah sendiri.
“Kalau benar data itu, saya kira ini menjadi warning bagi kita. Artinya, pemerintah daerah harus lebih memacu diri untuk memastikan rakyatnya bisa bekerja dan makan di tanahnya sendiri,” tegasnya.
Menurut Ahmad, bekerja ke luar negeri memang dapat menjadi pilihan bagi masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan. Namun, pemerintah daerah tetap harus memastikan tersedianya kesempatan kerja yang layak di dalam daerah sehingga masyarakat memiliki pilihan untuk membangun kehidupan tanpa harus meninggalkan kampung halaman.
Ia mengingatkan bahwa bekerja lintas negara juga memiliki tantangan dan risiko yang perlu diantisipasi melalui perlindungan pekerja migran yang memadai.
Ahmad menegaskan, Fraksi NasDem DPRD Lombok Tengah tetap mendukung langkah konkret pemerintah daerah untuk memperbaiki pembangunan.
Meski demikian, ia meminta persoalan pengangguran tidak tenggelam di balik capaian penurunan kemiskinan maupun besarnya investasi yang masuk.
Bagi dia, keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari angka kemiskinan yang menurun atau proyek investasi yang bertambah.
Pemerintah juga harus mampu membuktikan bahwa pertumbuhan ekonomi benar-benar membuka pekerjaan dan memberikan penghidupan yang layak bagi masyarakat Lombok Tengah.
