Lombok Tengah, Barbaretonews — Besaran anggaran Pokok Pikiran (Pokir) DPRD Kabupaten Lombok Tengah kembali menjadi sorotan kalangan aktivis. Mereka mempertanyakan transparansi mengenai besaran anggaran Pokir yang diterima masing-masing anggota DPRD untuk direalisasikan melalui program kegiatan di daerah pemilihan (dapil) masing-masing.
Sorotan tersebut disampaikan Ketua Kode HAM NTB, Ali Wardhana. Ia menilai selama ini informasi mengenai besaran Pokir masing-masing anggota DPRD belum terbuka secara jelas kepada masyarakat.
Menurut Ali, publik berhak mengetahui berapa besaran anggaran Pokir yang melekat pada masing-masing anggota DPRD, termasuk bagaimana proses penentuan dan realisasinya.
“Pokir selama ini seperti anggaran siluman. Masyarakat tidak pernah mengetahui secara jelas berapa nilai Pokir masing-masing anggota DPRD. Tidak ada informasi yang mudah diakses untuk mendapatkan informasi yang sesungguhnya,” ujar Ali Wardhana.
Ia juga mengaku memperoleh data yang menunjukkan adanya perbedaan besaran Pokir antara pimpinan DPRD, pimpinan alat kelengkapan dewan (AKD), dan anggota DPRD biasa. Perbedaan tersebut, kata dia, dinilai cukup signifikan sehingga perlu dijelaskan secara terbuka kepada publik.
“Ini perlu kita dalami. Ada apa, padahal mereka memiliki kewajiban yang sama terhadap konstituen masing-masing,” katanya.
Ali menyebut, dalam beberapa tahun terakhir, anggota DPRD biasa disebut hanya mendapatkan Pokir sekitar Rp1,2 miliar, sementara pimpinan DPRD disebut memperoleh anggaran hingga puluhan miliar rupiah.
Menurutnya, informasi tersebut perlu diklarifikasi dan dibuka secara transparan agar tidak menimbulkan kecurigaan di tengah masyarakat.
Lebih lanjut, Ali menyinggung Monitoring Center for Prevention (MCP) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia menyebut, dalam upaya pencegahan korupsi tersebut, Pokir DPRD harus dikelola secara transparan dan disampaikan secara terbuka kepada publik, baik terkait jumlah maupun besaran Pokir per anggota.
Ia juga menilai informasi mengenai Pokir semestinya disampaikan dalam proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
“Harusnya instrumen pemberian informasi sudah ada. Jangan hanya bagi-bagi kue lalu kuenya disembunyikan,” tegasnya.
Ali meminta DPRD Lombok Tengah membuka informasi terkait besaran Pokir setiap anggota kepada masyarakat. Menurutnya, transparansi tersebut penting untuk memastikan penggunaan anggaran daerah berjalan sesuai prinsip akuntabilitas dan dapat diawasi publik.
Ia bahkan mengancam akan menyurati KPK apabila persoalan transparansi Pokir tersebut tidak segera diperjelas. “Kami akan bersurat ke KPK kalau DPRD ini terus seperti ini,” pungkasnya.
