Mataram, BarbaretoNews — Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) SATRIA NTB mendesak Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI segera melakukan pemeriksaan dan memberikan sanksi tegas apabila terbukti adanya pelanggaran etik yang dilakukan oleh oknum anggota DPR RI asal Daerah Pemilihan (Dapil) NTB inisial MA diberitakan dan diperbincangkan di ruang publik.
Ketua Umum LSM SATRIA NTB, Lalu Azir, menilai perilaku anggota DPR RI sebagai representasi masyarakat seharusnya mencerminkan keteladanan, kepatutan, serta penghormatan terhadap norma sosial dan budaya masyarakat yang diwakilinya.
Desakan tersebut muncul menyusul beredarnya pemberitaan dan rekaman visual yang memperlihatkan seorang anggota DPR RI dalam sebuah acara hiburan dengan aktivitas yang oleh publik kemudian dikaitkan dengan istilah “Raja Sawer”.
Menurut Lalu Azir, apabila informasi dan dugaan tersebut benar, maka persoalan ini tidak semata-mata menyangkut gaya hidup pribadi, tetapi juga menyangkut kepatutan dan etika seorang pejabat publik.
“Kami meminta MKD DPR RI jangan tinggal diam. Periksa informasi yang beredar secara objektif dan transparan. Jika terbukti melanggar kode etik, berikan sanksi tegas sesuai ketentuan yang berlaku,” tegas Lalu Azir (11/9).
Ia juga menilai tindakan yang dinilai terlalu mempertontonkan gaya hidup glamor perlu menjadi perhatian serius, terutama karena anggota DPR RI merupakan pejabat publik yang mendapatkan mandat dari masyarakat.
Menurutnya, masyarakat NTB masih menghadapi berbagai persoalan sosial dan ekonomi, termasuk kemiskinan, keterbatasan lapangan pekerjaan, serta kesulitan memenuhi kebutuhan hidup. Karena itu, perilaku wakil rakyat di ruang publik semestinya mempertimbangkan sensitivitas sosial masyarakat yang mereka wakili.
“NTB dikenal sebagai daerah yang menjunjung tinggi nilai agama, adat, dan budaya. Karena itu, kami berharap seluruh wakil rakyat dari NTB mampu menjaga marwah daerah dan memberikan contoh yang baik kepada masyarakat,” ujar Lalu Azir.
Azir menegaskan bahwa pihaknya tidak bermaksud melakukan penghakiman terhadap seseorang hanya berdasarkan potongan video atau informasi yang beredar di media sosial.
Kebenaran, konteks kejadian, identitas pihak yang terlibat, serta ada atau tidaknya pelanggaran kode etik harus dibuktikan melalui pemeriksaan resmi.
Karena itu, LSM SATRIA NTB meminta MKD DPR RI melakukan klarifikasi dan pemeriksaan secara terbuka sesuai mekanisme yang berlaku, sehingga persoalan tersebut tidak berkembang menjadi fitnah maupun polemik tanpa dasar.
“Kami meminta MKD bekerja secara profesional. Kalau memang tidak terbukti, sampaikan kepada publik. Tetapi apabila terbukti terdapat pelanggaran etik, jangan ada perlakuan istimewa hanya karena yang bersangkutan merupakan anggota DPR RI,” pungkas Lalu Azir.
Sementara itu, Saat dikonfirmasi melalui pesan whatsapp, MA belum menanggapi persoalan tersebut hingga berita ini dimuat.
