Lombok Tengah, BarbaretoNews – Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPRD Kabupaten Lombok Tengah menyoroti komposisi belanja daerah dalam Rancangan APBD Tahun Anggaran 2027. PPP mengingatkan pemerintah daerah agar tidak terjebak pada belanja rutin birokrasi, sementara anggaran pembangunan dan pelayanan publik justru terdesak.
Sorotan tersebut disampaikan Juru Bicara Fraksi PPP DPRD Lombok Tengah, M. Najib Daud Muhsin, dalam penyampaian Pandangan Umum Fraksi PPP terhadap Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang APBD Tahun Anggaran 2027, Senin (19/10/2026).
PPP secara tegas meminta pemerintah daerah membuka rincian perbandingan antara belanja operasional rutin birokrasi dengan belanja yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
Menurut PPP, transparansi komposisi anggaran menjadi penting untuk memastikan APBD benar-benar digunakan sebagai instrumen pembangunan, bukan sekadar untuk memenuhi kebutuhan administratif pemerintahan.
“Tentu kita tidak ingin APBD habis hanya untuk membiayai kebutuhan internal birokrasi, sementara ruang untuk belanja pembangunan masyarakat semakin menipis,” terang Najib saat menyampaikan pandangan fraksi.
PPP mengakui komitmen dan capaian Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dalam mendorong pembangunan daerah yang lebih maju dan berdaya saing. Namun, fraksi tersebut mengingatkan bahwa penyusunan APBD harus dilakukan secara cermat dengan mempertimbangkan prioritas kebutuhan masyarakat.
Bagi PPP, keseimbangan anggaran tidak cukup hanya dilihat dari sisi pendapatan dan belanja. Lebih dari itu, struktur APBD harus mencerminkan keberpihakan pemerintah terhadap pembangunan, peningkatan pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat.
Selain menyoroti belanja birokrasi, Fraksi PPP juga meminta pembangunan infrastruktur tetap menjadi perhatian serius dalam penyusunan APBD 2027.
PPP menilai infrastruktur memiliki keterkaitan langsung dengan aktivitas ekonomi dan kualitas hidup masyarakat.
Jalan yang layak, jaringan infrastruktur yang memadai, serta sistem irigasi yang berfungsi baik menjadi kebutuhan penting untuk menunjang sektor pertanian, pendidikan, kesehatan, hingga mobilitas warga.
Karena itu, PPP berharap alokasi belanja pembangunan tidak hanya berorientasi pada program prioritas pemerintah, tetapi juga menjawab kebutuhan dasar masyarakat di berbagai wilayah Lombok Tengah.
Fraksi tersebut menilai, keterbatasan ruang fiskal untuk pembangunan harus menjadi perhatian bersama agar kebutuhan masyarakat tidak kalah prioritas dibandingkan pembiayaan operasional pemerintahan.
Catatan lain yang disampaikan PPP berkaitan dengan struktur Ranperda APBD 2027 yang disusun dalam posisi berimbang. Fraksi PPP meminta pemerintah daerah memberikan penjelasan terperinci mengenai estimasi pendapatan yang menjadi dasar penyusunan anggaran tersebut.
PPP juga menyoroti aspek efisiensi belanja, termasuk potensi penghematan melalui proses tender serta pengelolaan belanja pegawai.
Menurut PPP, penjelasan tersebut diperlukan agar DPRD dapat menelaah dasar perhitungan anggaran secara komprehensif sekaligus memastikan proses penyusunannya berlangsung transparan dan akuntabel.
Bagi fraksi berlambang Ka’bah itu, setiap komponen belanja harus memiliki dasar perhitungan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan, terlebih ketika pemerintah daerah dihadapkan pada tuntutan pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Berbagai catatan tersebut menjadi bagian dari upaya Fraksi PPP mengawal pembahasan APBD Lombok Tengah 2027 agar tidak berhenti pada pemenuhan kebutuhan administratif dan keseimbangan angka di atas kertas.
PPP menegaskan, APBD harus mampu menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat. Dengan demikian, besarnya anggaran yang dikelola pemerintah daerah harus sejalan dengan peningkatan infrastruktur, kualitas pelayanan publik, dan kesejahteraan warga Lombok Tengah.
Pandangan umum Fraksi PPP selanjutnya menjadi salah satu bahan pembahasan dalam proses penyusunan APBD Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2027.
