Lombok Tengah, Barbaretonews — Aktivis senior Lombok Tengah, Hasan Mas’at, menilai susunan direksi Perumdam Tirta Ardhia Rinjani perlu dievaluasi secara menyeluruh, bahkan dirombak total. Ia mendorong Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah membuka proses seleksi secara transparan untuk mengisi jabatan direksi maupun Dewan Pengawas (Dewas).
Hasan menegaskan, dirinya mewakili suara publik yang mendukung penuh adanya proses seleksi terhadap jajaran pengelola perusahaan daerah tersebut.
Menurutnya, meskipun regulasi seperti Peraturan Pemerintah (PP) maupun Peraturan Daerah (Perda) Lombok Tengah memberikan kewenangan kepada Kuasa Pemilik Modal (KPM), dalam hal ini bupati, untuk melakukan pengangkatan, kewenangan tersebut tetap harus mempertimbangkan prestasi, kapasitas dan rekam jejak calon.
“Kalaupun aturan memperbolehkan KPM, dalam hal ini bupati, mengangkat secara langsung, itu harus dilihat dari prestasi yang cukup prestisius dan sesuai kapasitas. Namun saat ini saya tidak melihat direksi mana yang cukup berprestasi,” tegas Hasan (19/8).
Ia juga mempertanyakan transparansi pertanggungjawaban Perumdam kepada masyarakat. Hasan menyebut, berdasarkan ketentuan yang berlaku, setelah laporan pertanggungjawaban (LPJ) diterima, terdapat kewajiban untuk mempublikasikannya kepada publik dalam jangka waktu tertentu.
“Menurut aturan, setelah LPJ diterima, 15 hari setelah itu harus dipublikasikan kepada publik. Tetapi itu yang tidak pernah ada selama ini,” ujarnya.
Sorotan Hasan tidak hanya menyasar persoalan tata kelola, tetapi juga kualitas pelayanan Perumdam. Ia mengaku masih banyak mendengar keluhan masyarakat terkait pelayanan, kualitas air hingga persoalan kebocoran jaringan.
Menurutnya, persoalan tersebut menunjukkan bahwa kinerja jajaran direksi saat ini perlu dievaluasi secara serius. Bahkan, belakangan persoalan pelayanan Perumdam juga menjadi sorotan di wilayah Penujak.
“Setiap hari kita mendengar keluhan pelayanan, kualitas, kebocoran dan sebagainya. Belakangan ini juga menjadi sorotan di Penujak di bawah tiga direksi ini,” katanya.
Karena itu, Hasan menilai bupati memiliki ruang untuk melakukan konstruksi ulang terhadap personel yang mengelola Perumdam, terutama apabila evaluasi kinerja menunjukkan adanya persoalan yang tidak kunjung terselesaikan.
“Bupati punya wewenang mengonstruksi ulang personel yang mengelola PDAM. Ini harus menjadi perhatian,” tegasnya.
Selain jajaran direksi, Hasan juga menyoroti komposisi Dewan Pengawas Perumdam yang saat ini disebut hanya berjumlah satu orang. Kondisi tersebut, menurutnya, dapat memengaruhi efektivitas fungsi pengawasan terhadap direksi.
“Dewas saat ini juga tunggal. Itu berpengaruh terhadap direksi yang diawasi. Tepat kalau kemudian jabatan-jabatan ini harus ditentukan lewat pansel,” katanya.
Ia juga meminta pemerintah lebih cermat memastikan tidak ada konflik kepentingan dalam penempatan pejabat pada posisi Dewas.
Hasan menyebut adanya informasi mengenai sejumlah pejabat yang masih menjalankan fungsi pelayanan publik namun disebut akan atau telah ditempatkan pada posisi pengawasan perusahaan daerah.
“Kalau ada pejabat yang melakukan pelayanan publik kemudian menjadi Dewan Pengawas di perusahaan daerah, ini perlu dilihat aturannya. Jangan sampai terjadi konflik kepentingan,” ujarnya.
Hasan meminta Bupati Lombok Tengah lebih responsif melihat persoalan tersebut dan mulai memikirkan konstruksi kelembagaan Perumdam untuk jangka panjang.
Menurutnya, pembenahan bukan semata-mata soal pergantian orang, tetapi bagaimana membangun sistem pengelolaan perusahaan daerah yang mampu mengembalikan kepercayaan masyarakat.
“Bupati mesti lebih tanggap. Saya kira bupati harus memikirkan bagaimana konstruksi ini ke depan, sehingga masyarakat Lombok Tengah bisa menerima dan percaya kepada PDAM sesuai dengan harapan mereka,” katanya.
Hasan juga mendorong agar proses seleksi nantinya tidak hanya mempertimbangkan senioritas, tetapi membuka ruang lebih besar bagi generasi muda yang memiliki kapasitas, semangat inovasi dan kemampuan beradaptasi dengan perkembangan teknologi.
“Kita harapkan generasi muda yang lebih semangat dan mampu beradaptasi dengan teknologi, baik untuk Dewas maupun direksi,” ujarnya.
Ia menilai transformasi digital dan peningkatan kualitas pelayanan harus menjadi bagian penting dalam pembenahan Perumdam. Sebab, perusahaan daerah tersebut tidak hanya berbicara soal bisnis, tetapi juga menyangkut kebutuhan dasar masyarakat.
Hasan mengingatkan, buruknya pengelolaan perusahaan air minum daerah dapat berdampak langsung terhadap citra pemerintah daerah. Sebaliknya, kinerja Perumdam yang baik akan menjadi salah satu indikator keberhasilan pemerintah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.
“Kita tidak ingin kejadian PDAM di daerah lain terjadi di Lombok Tengah,” katanya.
Menurut Hasan, Perumdam juga harus mampu menghadapi kompetisi antardaerah, terutama dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan membangun kepercayaan berbagai pihak yang berpotensi menjalin kerja sama.
“Kita berhadapan dengan kompetisi antardaerah dalam memenuhi kebutuhan air masyarakat. Kinerja Perumdam juga akan berpengaruh terhadap ketertarikan berbagai lembaga yang siap bekerja sama,” pungkasnya.
Hasan berharap momentum evaluasi jajaran direksi dan Dewas dapat menjadi titik awal pembenahan menyeluruh Perumdam Tirta Ardhia Rinjani agar perusahaan daerah tersebut benar-benar mampu memberikan pelayanan air bersih yang berkualitas, transparan, profesional dan sesuai harapan masyarakat Lombok Tengah.
